TRIBUNJAKARTA.COM, ACEH – Pemerintah Daearah Provinsi Aceh bekerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi Rancang Bangun Koridor Hidupan Liar di Hotel Kyriad Muraya, Banda Aceh.
Pertemuan tersebut dihadiri lebih dari 100 peserta yang terdiri dari pemerintah pusat dan daerah serta mitra LSM.
Kepala Dinas Provinsi Aceh A. Hanan, SP, MM mengatakan bahwa Aceh yang memiliki luasan area lebih dari 3,5 juta hektar menjadi benteng terakhir upaya penyelamatan empat satwa kunci yakni harimau sumatera, gajah sumatera, orang utan sumatera, dan Badak Sumatera dan membantu pola hidup masyarakat yang mungkin berada dalam usulan koridor tersebut.
“Inisiatif sosialisasi ini sebagai tahapan awal upaya kita bersama agar terjadi sinergitas kebutuhan
pembangunan dan konservasi untuk jenis satwa dilindungi dan satwa liar lainnya,” terang Hanan dalam keterangan tertulis, Jumat (1/7/2022).
Koridor yang dirancang akan berada di berbagai fungsi kawasan tanpa merubah statusnya dapat memberikan koneksi struktural bagi hidupan liar dan memberikan ruang berbagi antara manusaia dengan hidupan liar.
Menurut Danang Anggoro dari Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem mengatakan bahwa pengelolaan koridor harus dilakukan secara bersama-sama, termasuk masyarakat.
Itulah pentingnya sosialiasi mengenai proses dan kesepakatan bersama dapat dibangun melalui pendekatan multipihak dan kepentingan.
“Selain aspek ekologi satwa liar, pemetaan pemangku kewenangan, hak dan kepentingan juga penting untuk diidentifikasi. Intinya, konsep pengelolaan bentang alam yang komprehensif merupakan kebutuhan ke depannya,” jelas Danang.
Dalam kegiatan sosialisasi ini, ada sembilan usulan koridor agar bisa masuk dalam peta indikatif tata ruang Aceh, diantaranya adalah Koridor Aceh Jaya, Koridor Bengkung-Trumon, Koridor Cot Girek, Koridor Lokop-Serbajadi, Koridor Peusangan, Koridor Pidie-Pidie Jaya, Koridor Woyla-Beutong, Koridor Rawa Tripa-Babahrot, Koridor Seulawah-Jantho.
Menurut Agus Arianto Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Aceh berharap koridor hidupan liar ini menjadi ruang kompromi antara pemerintah daerah agar kebijakan pembangunan selaras dan tidak ada tumpang tindih dalam pembangunan di Aceh.
“Koridor hidupan liar ini juga diharapkan bisa mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar yang masih terjadi di Aceh, khususnya di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL). Sosialisasi ini diharapkan akan timbul keterpaduan program kegiatan dalam rangka pelestarian satwa liar dan kesejahteraanmasyarakat” jelas Agus.
